.jpeg)
PAPARAN ONLINE | CIBINONG—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi membahas penanganan kawasan Puncak.
Rapat tersebut dipimpin oleh Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Kamis (17/10/24).
Bachril Bakri menjelaskan, penataan kawasan Puncak akan dilanjutkan oleh Pemkab Bogor.
Penataan sebelumnya sudah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Ia menyebutkan bahwa ada enam isu yang perlu ditangani dengan sinergi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Pusat.
Salah satu isu adalah maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar tanpa izin di eks lahan pembongkaran.
"Kami ingin menyepakati isu-isu yang harus segera ditindaklanjuti bersama," kata Bachril.
Bachril juga menyampaikan pembentukan tim gabungan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan penanganan kawasan Puncak.
Penertiban PKL menjadi prioritas agar mereka tidak kembali ke lokasi eks pembongkaran.
"Tim terpadu akan dibentuk oleh bagian Administrasi Pembangunan untuk memastikan penataan ini berjalan tepat waktu," tegas Bachril.
Langkah penanganan mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menambahkan bahwa penataan akan terus dilanjutkan.
Ini termasuk penghijauan, pemagaran, pembangunan PJU, serta penertiban PKL di lokasi warpat.
"Kami berharap Kementerian PUPR tetap intens dalam perencanaan. Kami siap mendukung agar kawasan Puncak tertata," jelas Ajat.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen menjadikan kawasan Puncak sebagai destinasi wisata yang nyaman dan tertata.
Perwakilan Kementerian PUPR, Indah Saswati, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan desain kawasan Puncak.
"Kami siap melanjutkan penataan kawasan secara sinergi dan terintegrasi," kata Indah. Poin utamanya adalah mengembalikan fungsi jalan, serta mendesain pengembangan rest area Puncak. (red)
.jpg)
